Baru-baru ini, saya berkesempatan untuk meneliti kebijakan imigrasi di Eropa. Saya telah membaca laporan terbaru OECD serta Laporan Imigrasi Dunia dari IOM (Organisasi Migrasi Internasional), dan sejujurnya, saya merasa hal ini bukanlah urusan orang lain.
Saat ini, di Eropa dan Amerika, suara-suara "anti-imigran" menyebar dengan cepat. Di Jerman, partai sayap kanan ekstrem AfD melesat menjadi partai terbesar kedua, sementara di Prancis, Uni Nasional yang mengedepankan penolakan terhadap imigran memperluas pengaruhnya. Di Inggris, pada tahun 2025, 100.000 orang ikut serta dalam demonstrasi penolakan terhadap pengungsi. Di Belanda pun, partai anti-imigran telah menjadi partai terbesar.
Namun, saya ingin berhenti sejenak dan merenungkannya. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Jawabannya sederhana: “rencana pasca-penerimaan” tidak memadai. Membaca laporan OECD, hal itu terasa sangat jelas. Di Inggris, akibat perluasan mendadak tenaga kerja asing di sektor perawatan, upah rendah dan ketergantungan pada perantara merajalela.Di Jerman, meskipun telah menerima pengungsi, kebijakan integrasi tidak mampu mengikuti perkembangan sehingga terjadi gesekan di tingkat lokal. Di Prancis, anak-anak imigran tidak mendapatkan pendidikan dan dukungan kerja yang memadai, sehingga mereka terisolasi dalam masyarakat. Akibatnya adalah kerusuhan dan munculnya sentimen anti-imigran.
Yang paling mengesankan adalah kisah tentang NHS (Layanan Kesehatan Nasional) Inggris. NHS adalah sistem kesehatan yang dibiayai dari pajak dan "pada prinsipnya gratis", yang bagi warga Inggris merupakan kebanggaan nasional.Namun, saat ini, NHS tidak dapat beroperasi tanpa staf asing dalam jumlah besar, seperti dokter keturunan India, perawat keturunan Nigeria, dan perawat lansia keturunan Filipina. Meskipun demikian, pada tahun 2025, pemerintah Inggris mengecualikan pekerja asing dari kategori visa tenaga kerja perawatan, dan jumlah visa yang diterbitkan anjlok drastis menjadi sepersepuluh dari puncaknya. Sambil mengibarkan slogan "anti-imigran", sistem kesehatan akan runtuh tanpa imigran. Kontradiksi ini, menurut saya, adalah hasil dari kegagalan desain integrasi.
Laporan Migrasi Dunia IOM juga menuliskan hal ini. Meskipun imigran hanya mencakup 3,6% dari populasi dunia, mereka memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Masalahnya bukanlah "kedatangan imigran", melainkan "sistem setelah penerimaan", demikianlah yang disebutkan.
Lalu, bagaimana dengan Jepang? Saya merasa Jepang saat ini berada di posisi yang sama dengan Eropa 20 tahun yang lalu. Kekurangan tenaga kerja semakin parah, dan jumlah pekerja asing telah melebihi 2,5 juta orang. Ke depan, apakah Jepang akan mengulangi kesalahan Eropa, ataukah dapat menempuh jalan yang berbeda? Kita berada di titik persimpangan itu.
Dari sudut pandang kami yang memperkenalkan tenaga kerja dari Indonesia, yang terpenting bukanlah “berapa banyak yang diterima”, melainkan “seberapa besar dukungan yang dapat diberikan setelah mereka diterima”. Pendidikan bahasa Jepang, dukungan kehidupan sehari-hari, perancangan jalur karier, pembentukan sistem di perusahaan penerima, serta jembatan penghubung dengan masyarakat setempat. Hanya dengan adanya dukungan terpadu yang konsisten, mulai dari sebelum kedatangan hingga penyesuaian diri, tenaga kerja asing dapat menjadi “bagian dari masyarakat”.
Kegagalan Eropa bukanlah kegagalan dalam “menerima” itu sendiri. Kegagalan tersebut terletak pada “ketidakmampuan merancang masa setelah penerimaan”. Apakah Jepang dapat memanfaatkan pelajaran tersebut? Sebagai seorang pengusaha, saya ingin menghadapi pertanyaan ini secara langsung.
